peraturan peraturan penilaian humak pertambangan agregat

P I X

peraturan peraturan penilaian humak pertambangan agregat

Dự án

Hukum Pertambangan | Pengetahuan tentang Hukum …

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan Khusus Pasal 1 angka 11 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (" UU Minerba ") mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan " IUPK ", adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (" WIUPK ").

Dự án

PP No. 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau …

Perlakuan - Perpajakan - Penerimaan Negara Bukan Pajak - Bidang Usaha - Pertambangan - Batubara . 2022. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 15, LN.2022/No.90, TLN No.6786, jdih.setneg.go.id: 29 hlm. Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara

Dự án

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 487); 15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012

Dự án

SMKP, Aturan Wajib bagi Pelaku Usaha Pertambangan

dasar hukum smkp adalah peraturan menteri esdm no.26 tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara, keputusan menteri esdm 827 k/30/mem/2018 tentang pedoman pelaksaan kaidah teknik pertambangan yang baik, serta keputusan direktur jenderal minerba kementerian esdm …

Dự án

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Perizinan ...

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 mengatur tentang Pendelegasian Pemberian perizinan Berusaha di Dindang Pertambangan Mineral dan Batubara. ... Perpres Nomor 55 Tahun 2022 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2L tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan ...

Dự án

(PDF) Penilaian Keberhasilan Reklamasi Tambang - academia.edu

37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. PENILAIAN KEBERHASILAN REKLAMASI TAMBANG 1. Dasar Hukum 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 5 ayat (2); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3. Undang-undang Nomor : 26 Tahun 2007 tentang …

Dự án

Tata Cara Evaluasi Penerbitan Iup Mineral dan Batubara - Hukum Pertambangan

Izin Usaha Tambang. Tata Cara Evaluasi Penerbitan Iup Mineral dan Batubara. Pada tanggal 30 Desember 2015 yang lalu, Kementerian ESDM mengeluarkan peraturan baru terkait dengan tata cara evaluasi penerbitan Izin Usaha Pertambangan (" IUP ") mineral dan batubara, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 43 tahun 2015 ...

Dự án

NOMOR TAHUN 2003 SERI B USAHA PERTAMBANGAN BAHAN …

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pengusahaan Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 68 Seri C.3); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D.38);

Dự án

Kebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan – Info Tambang

Pertambangan PP Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Mengatur tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan di kegiatan pertambangan Baca Pertambangan Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2020

Dự án

Download Area - Penilaian.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk …

Dự án

SMKP, Aturan Wajib bagi Pelaku Usaha Pertambangan

Dasar hukum SMKP adalah Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, ... Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM 85.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, ...

Dự án

Ketentuan Mengenai Peningkatan Nilai Tambah ... - Hukum Pertambangan

Latar Belakang. Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan …

Dự án

REGULASI KESELAMATAN KERJA DI SEKTOR PERTAMBANGAN …

No.406) dan menetapkan Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Khusus regulasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor pertambangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 555K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan …

Dự án

Ini Dia! Ketentuan Perizinan Berusaha Pertambangan Terbaru

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk wilayah mineral logam batubara (Pasal 1 angka 12 jo. Pasal 74 ayat (1) PP 96/2021). IUPK diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh (Pasal 68 ayat 1 PP 96/2021): BUMN; BUMD; …

Dự án

Informasi Hukum ESDM

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dự án

Peraturan Perundangan Keselamatan Pertambangan …

Pasal 1 ayat (18) Permen ESDM No. 38 Tahun 2014 "Penanggung Jawab Operasional adalah orang yang menduduki jabatan tertinggi dalam struktur organisasi Perusahaan Jasa Pertambangan di wilayah kegiatan usaha jasa pertambangan yang bertanggung jawab kepada KTT atas dilaksanakan dan ditaatinya peraturan perundangundangan di bidang keselamatan …

Dự án

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA …

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405 ); 19. Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 18

Dự án

PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai …

Mencabut : PMK No. 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara ; PMK No. 66/PMK.06/2016 tentang Penilaian Kekayaan yang Dikuasai Negara Berupa Sumber Daya Alam.; PMK No. 113/PMK.06/2016 tentang Penilaian Barang Sitaan Dalam Rangka Penjualan Secara Lelang ; PMK No. 185/PMK.06/2014 tentang Penilaian Barang Jaminan dan/atau …

Dự án

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait …

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda hingga era kemerdekaan. Dibawah ini akan diuraikan secara singkat …

Dự án

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Perizinan ...

Perpres Nomor 55 Tahun 2022 ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2O2L tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dự án

KOMPILASI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG …

peraturan menteri kehutanan tentang standar dan pedoman penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari dan verifikasi legalitas kayu pada pemegang izin atau pada hutan hak nomor: p.38/menhut-ii/2009 jo. p. 68/menhut-ii/2011 jo. p.45/menhut-ii/2012 jo. p.42/menhut-ii/2013 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kehutanan republik indonesia,

Dự án

Informasi Hukum ESDM

Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1.E/HK.03/MEM.B/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Dự án

peraturan penilaian dampak pertambangan agregat

peraturan. peraturan menteri: 15: 2010: persyaratan dan tata cara lisensi komisi penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup: 19: peraturan menteri: 8: 2013: tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan: 20: peraturan menteri: 17: 2012

Dự án

Peraturan Pertambangan Nikel - Aturan Terbaru

Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan. Ketua ap3i prihadi santoso mengatakan bahwa peraturan menteri esdm no 11/2020 baru berlaku selama satu tahun. Industri pemurnian akui beli …

Dự án

Panduan Penilaian SMA Tahun 2017 - Berkas Edukasi

Panduan Penilaian oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (Panduan Penilaian SMA Tahun 2017) Salah satu parameter utama keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 adalah efektivitas …

Dự án

Peraturan Permainan Bulu Tangkis yang Lengkap - Pinhome

Setiap olahraga memiliki perbedaan dalam penilaian atau angka untuk memenangkan suatu pertandingan. Dalam permainan bulu tangkis memiliki peraturan sendiri. Diantaranya : Seperti yang sudah di gunakan sebelumnya, bahwa penilaian poin pada permainan bulu tangkis adalah 21 poin. Penilaian tersebut berlaku untuk pertandingan …

Dự án

Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait …

Di Indonesia hukum pertambangan yang mengatur kegiatan pengolahan pertambangan telah ada dari zaman penjajahan Hindia Belanda …

Dự án

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN - BPK

19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang; 20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 341) ; 21.

Dự án

Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas …

Jenis Peraturan BPKP Entitas Pemerintah Pusat Nomor 5 Tahun 2021 Judul Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Pe

Dự án

Kepdirjen Minerba ESDM nomor 185.k tahun 2019 …

Peraturan ini sangat lengkap sehingga sangat berguna bagi praktisi keselamatan dan kesehatan kerja di dunia pertambangan untuk menerapkan K3. Namun di sisi lain, adanya peraturan ini menimbulkan pertanyaan kembali …

Các sản phẩm phổ biến khác